PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP CAGAR BUDAYA

 

 

Disusun Oleh :

ALDI SOFIANDI

JURUSAN ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

 

 

BAB I

PENDAHULUAN

 

  1. Latar Belakang Masalah

“Benda cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan, sehingga perlu dilindungi dan dilestarikan demi pemupukan kesadaran jatidiri bangsa dan kepentingan nasional”. Inilah salah satu isi diktum pertimbangan UU No 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.

Perkembangan hukum lingkungan tidak dapat dipisahkan dari gerakan seduniadalam memberikan perhatian yang lebih besar kepada lingkungan hidup, mengingat kenyataan bahwa permasalahan lingkungan hidup telah menjadi masalah yang perlu ditanggulangi bersama demi kelangsungan hidup di dunia ini.

Dewasa ini masalah lingkungan hidup berkembang sedemikian cepat sehingga tidak ada satu negara yang dapat terhindar dari padanya. Demikian pula halnya dengan Indonesia sebagai bangsa yang mempunyai beranekaragam kebudayaan dengan corak yang berbeda-beda, selain itu proses perkembangan teknologi, pembangunan dan peningkatan populasi (jumlah penduduk) selama dekade terakhir mengakibatkan berlipatnya aktivitas manusia dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidupnya.

Pengelolaan lingkungan hidup sudah ada sejak adanya manusia di bumi dan perkembangannya telah mewariskan banyak hal pada generasi penerus seperti kebudayaan maupun sistem sosial dan diantara warisan tersebut termasuk pengetahuan kepercayaan, kesenian dan termasuk benda yang mengandungnilai-nilai tertentu dalam tata kehidupan masyarakat. Peninggalan sejarah dapat berasal dari waktu lampau dalam artian relatif, yaitu berasal dari puluhan tahun yang telah lampau atau berasal dari beberapa tahun atau beberapa bulan bahkan beberapa hari yang lalu. Sedangkan peninggalan kepurbakalaan tidaklah menunjukkan usia beberapa tahun atau beberapa bulan yang lalu, tetapi berasal dari masa-masa puluhan tahun bahkan ribuan tahun yang lalu bahkan jutaan tahun yang  lalu .

Peninggalan sejarah dan kepurbakalaan dapat pula dibagi menurut zaman, macam, bahan, dan fungsinya. Menurut macamnya ada yang bergerak dan tak bergerak, alat-alat upacara, benteng dan lain-lain. Menurut bahannya ada peninggalan sejarah dan kepurbakalaan yang dibuat dari batu, tulang, logam, kertas, kulit, dan lain-lain. Sedangkan menurut fungsinya ada yang berupa candi, kuil, klenteng, gereja, kraton, pura, masjid, punden berundak atau benda upacara keagamaan dan lain-lain.[1]

Rumusan Masalah

 

-Bagaimana Keadaaan Situs Megalitikum Gunung Padang?

-Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Cagar Budaya?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II

PEMBAHASAN

 SITUS MEGALITIKUM GUNUNG PADANG DIRUSAK

Pengunjung yang berekreasi ke kawasan situs memperlakukan batu berumur ribuan tahun itu sebagai “keset.”

Para pengunjung situs Gunung Padang, Cianjur, Jawa Barat. (Mahandis Y Thamrin/NG).

Situs Gunung Padang di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, mulai rusak karena ulah manusia. Situs peninggalan kebudayaan megalitikum terbesar di Asia Tenggara itu saat ini tidak dikelola dengan baik.

Perilaku pengunjung yang seenaknya, ditambah adanya kepentingan, membuat struktur situs rusak parah. Penelitian yang dilakukan Pusat Arkeologi Nasional bekerja sama dengan Balai Arkeologi Bandung menemukan terjadinya kerusakan teknis pada situs megalitikum yang diperkirakan dibangun pada rentang waktu 2.500 – 1.500 Sebelum Masehi.

Arkeolog senior Moendardjito yang menjadi anggota tim ahli penelitian, Kamis (3/1), mengatakan, pengunjung situs Gunung Padang bisa mencapai 16.000 orang per bulan. Pengunjung sebanyak itu menginjak-injak bangunan situs yang dibangun dengan teknologi sederhana.

Kemampuan manusia yang masih rendah pada masa itu membuat bangunan situs berbentuk punden berundak tersebut didirikan dengan teknologi sederhana. Batuan ditumpuk tanpa perekat yang mudah bisa terlepas, kata Moendardjito.

Pengunjung yang berekreasi ke kawasan situs memperlakukan batu berumur ribuan tahun itu sebagai “keset” setelah kaki pegunjung menginjak tanah berlumpur. Akibat sering diinjak, posisi batu bergeser sehingga strukturnya berubah.

Banyak pula situs yang dipukul batu lain sehingga pecah dan pecahannya dibawa pulang. Pada bagian lain, banyak pula batuan yang dicoret-coret menggunakan cat semprot atau spidol.

Situs Gunung Padang, Jawa Barat. (Mahandis Y. Thamrin/NGI)

Sebagian pengunjung juga ada yang merusak struktur situs dengan mengangkat atau menggoyang-goyangkan batuan besar yang tegak berdiri.

“Ada mitos barangsiapa bisa mengangkat batu yang berdiri tegak, keinginannya akan terkabul. Mitos ini sangat menyesatkan,” ujar Moendardjito.

Di lokasi situs juga banyak warung penjual cendera mata dan pedagang asongan yang berlarian,sehinggamerusaksitus.
 

Melestarikan situs

Penelitian yang dilakukan Arkenas dengan Balai Arkeologi Bandung ini bertujuan untuk melestarikan yang meliputi merawat, meneliti, dan memanfaatkan situs Gunung Padang.

Lutfi Yondri, peneliti utama Balai Arkeologi Bandung, mengatakan, situs tersebut mendesak untuk dilindungi. Kedatangan pengunjung membawa dampak positif bagai perekonomian warga, tapi warga perlu dilatih memanfaatkan tanpa merusak situs.

“Kalau situs rusak, pengunjung berkurang, masyarakat juga yang rugi. Selain itu, dunia keilmuwan juga kehilangan sumber ilmu pengetahuan yang sangat berharga,” kata Lutfi.

Situs Gunung Padang juga tidak lepas dari kepentingan sebgian orang yang peraya bahwa di stus tersebut terdapat bangunan piramida. Keberadaan piramida itu diungkap komunitas Turangga Seta bersama beberapa ahli geologi. Mereka kemudian coba melakukan penelitian di kawasan situs.

Situs Gunung Padang memiliki luas sekitar tiga hektar, sementara kawasan dengan banyak situs batuan megalitikum sekitar 900 meter persegi. Situs ini berada pada ketinggian sekitar 885 meter di atas permukaan laut.

Perlindungan Hukum terhadap Cagar Budaya

Perlindungan hukum memiliki makna bagaimana hukum itu harus dilaksanakan oleh semua unsur-unsur, sehingga dalam perlindungan hukum tersebut diperhatikan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.[2] Dengan demikian perlindungan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum maupun individu, melalui pengawasan dan sarana administratif, keperdataan dan pidana. Perlindungan hukum yang bersifat preventif berarti bahwa pengawasan aktif dilakukan terhadap kepatuhan.

Dalam Undang-Undang Benda cagar Budaya No 5 tahun 1992 Pasal 2 menyatakan bahwa perlindungan Benda cagar Budaya dan Situs Bertujuan melestarikan dan memanfaatkannya untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia.

Kemudian pasal 15 ayat 1 menyatakan, bahwa setiap orang dilarang merusak benda cagar budaya dan situs serta lingkupnya.

Pasal pasal 15 ayat 2 menyatakan, bahwa tanpa izin dari pemerintah setiap orang dilarang:

  1. membawa benda cagar budaya ke luar wilayah RI.
  2. Memindahkan benda cagar budaya dari daerah satu kedaerah lainnya.
  3. Mengambil atau memindahkan benda cagar budaya baik sebagian maupun seluruhnya, kecuali dalam keadaan darurat.
  4. Mengubah bentuk dan/ atau warna serta memugar benda cagar budaya.
  5. Memisahkan sebagian benda cagar budaya dari kesatuannya.
  6. Memperdagangkan  atau memperjualbelikan atau memperniagakan benda cagar budaya.

Kebijakan hukum pidana dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana terhadap benda cagar budaya sebenarnya sudah sejak lama ada. Di awali sejak masa penjajahan Belanda telah ada peraturan perundang-undangan tentang perlindungan peninggalan sejarah dan kepurbakalaan, yaitu Monumenten Ordonnantie 1931 (Stbl. No. 238 Tahun 1931), yang lazim disingkat M.O. Namun M.O ini kemudian diganti dengan UU No 5/1992 tentang Benda Cagar Budaya. Peraturan pelaksana dari undang-undang  tersebut adalah PP No 10/1993 adapun ketentuan Pidananya adalah :
Pasal 26 :

Sengaja merusak benda cagar budaya dan situs serta lingkungannya atau membawa, memindahkan, mengambil, mengubah bentuk dan/atau warna, memugar, atau memisahkan tanpa izin dari Pemerintah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 10 tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 100.000.000

Pasal 27 :

Sengaja melakukan pencarian BCB atau benda berharga yang tidak diketahui pemiliknya dengan cara penggalian, penyelaman, pengangkatan, atau dengan cara pencarian lainnya tanpa izin dari Pemerintah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000

Pasal 28 :

Tidak mendaftarkan pemilikan, pengalihan hak, dan pemindahan tempat, tidak melapor atas hilang dan/atau rusaknya benda cagar budaya, tidak melapor atas penemuan atau mengetahui ditemukannya benda cagar budaya atau benda yang diduga sebagai BCB atau benda berharga yang tidak diketahui pemiliknya, memanfaatkan kembali benda cagar budaya yang tidak sesuai dengan fungsinya semula dan menggandakan tanpa seizin Pemerintah; masing-masing dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 10.000.000.

Namun, selama ini pelanggaran/kejahatan terhadap ketentuan-ketentuan pidana tersebut masih lemah dalam penegakan hukumnya. Disamping itu, UU No. 5/1992 juga mengandung beberapa kelemahan, seperti masalah kriminalisasi, korporasi bukan sebagai subyek tindak pidana dan belum digunakannya sistem minimum khusus dalam sistem perumusan lamanya pidana.

BAB III

PENUTUP

KESIMPULAN

-          Banyak aset negara atau warisan negara yang wajib kita jaga salah satunya gunung padang yang terletak di jawa baratdimana disana banyak sekali situs-situs purba yang telah diabaikan oleh pemerintah semog saja dengan pemerhatian yang lebih saat ini situs itu dapat dijaga

-          Hukum perlindungancagar alam

Pasal 26 :

Sengaja merusak benda cagar budaya dan situs serta lingkungannya atau membawa, memindahkan, mengambil, mengubah bentuk dan/atau warna, memugar, atau memisahkan tanpa izin dari Pemerintah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 10 tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 100.000.000

Pasal 27 :

Sengaja melakukan pencarian BCB atau benda berharga yang tidak diketahui pemiliknya dengan cara penggalian, penyelaman, pengangkatan, atau dengan cara pencarian lainnya tanpa izin dari Pemerintah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000

Pasal 28 :

Tidak mendaftarkan pemilikan, pengalihan hak, dan pemindahan tempat, tidak melapor atas hilang dan/atau rusaknya benda cagar budaya, tidak melapor atas penemuan atau mengetahui ditemukannya benda cagar budaya atau benda yang diduga sebagai BCB atau benda berharga yang tidak diketahui pemiliknya, memanfaatkan kembali benda cagar budaya yang tidak sesuai dengan fungsinya semula dan menggandakan tanpa seizin Pemerintah; masing-masing dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 10.000.000.

DAFTAR PUSTAKA

Koesnadi Hardjasoemantri,”Hukum Tata Lingkungan”(Gajah Mada University Press :Yogyakarta)1989

R.M.Gatot.P.Soemartono, Hukum Lingkungan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.

http://id.wikipedia.org/wiki/Lawang_Sewu


[1] Koesnadi Hardjasoemantri,”Hukum Tata Lingkungan”(Gajah Mada University Press :Yogyakarta)1989.h.211

[2] R.M.Gatot.P.Soemartono, Hukum Lingkungan Indonesia, (Sinar Grafika, Jakarta), h.65-66

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s